Konvensi ini mengatur masalah kelautan secara utuh dan terpadu sebagai satu kesatuan. Konvensi konvensi hukum laut 1958 ini merupakan hasil konperensi hukum laut yang diselenggarakan oleh pbb yang i, yang diadakan pada 24 pebruari hingga 27 april 1958, dihadiri oleh 86 negara. Dalam konvensi hukum laut pbb yang ke111 7 oktober 1982, indonesia berhasil memperjuangkan konsep negara kepulauan archipelagic states untuk dicantumkan dalam pasalpasal khusus, yaitu pasal 46 54 unclos united nations convention on the law of the sea tahun 1982. Perairan laut indonesia berdasarkan kovensi hukum laut internasional tahun 1982 terbagi menjadi tiga wilayah, yaitu laut teritorial, zee, dan. Konvensi hukum laut 1982 merupakan puncak karya dari pbb tentang hukum laut, yang disetujui di montego bay, jamaica 10 des 1982, ditandatangani oleh 119 negara. Konvensi perserikatan bangsabangsa tentang hukum laut.
Kingston, jamaica, pada tanggal 6 10 desember 1982. Setelah melalui perjuangan yang penjang, deklarasi ini pada tahun 1982 akhirnya dapat diterima dan ditetapkan dalam konvensi hukum laut pbb keiii tahun 1982 united nations convention on the law of the seaunclos 1982. Pengaruh konvensi hukum laut internasional tahun 1982 terhadap wilayah laut. Dibandingkan dengan konvensikonvensi jenewa 1958 tentang hukum laut. Makalah ini berisi pembahasan mengenai hukum laut nasional dan hukum laut internasional serta sejarah hukum laut nasional dan hukum laut internasional. Setelah di sahkannya konferensi ketiga unclos iii yang sekarang dikenal sebagai konvensi pbb tentang hukum laut 1982 united nations convention on the law of the sea yang ditandatangani oleh 119 negara di teluk montego jamaika tanggal 10 desember 1982. Pengaturan dalam bab iv konvensi hukum laut 1982 dimulai dengan penggunaan istilah negara kepulauan archipelagic state.
Konvensi hukum laut atau hukum perjanjian laut, adalah perjanjian internasional yang dihasilkan dari konferensi perserikatan bangsabangsa tentang hukum laut yang ketiga unclos iii yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982. Konvensi hukum laut internasional menetapkan batasbatas lautan sebagai. Pengertian landas kontinen menurut pasal 76 ayat 1, ayat 2 konvensi hukum laut 1982 tersebut adalah landas kontinen yang meliputi sebagai berikut. Pengaturan semacam itu, tidak bertentangan bahkan diperkenankan oleh konvensi pbb tentang hukum laut yang ditandatangani di montego bay, jamaika 10 desember 1982. Konvensi dibuka untuk ditandatangani pada tanggal 10 desember 1982 di montego bay, jamaika. Deklarasi djuanda dan hari nusantara kantor staf presiden. Makalah hukum laut internasional materimateri hukum di. Isi konvensi tersebut terdiri dari babbab yang mengatur masalah laut territorial dan zona tambahan, kemudian selat yang digunakan untuk pelayaran internasional, serta mengenai negara kepulauan. Konvensi hukum laut internasional 1982 diberikan syarat untuk entry into force yaitu sudah di ratifikasi minimal 60 negara. Konvensi hukum laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia. Dalam konperensi ini telah ditandatangani suatu perjanjian internasional yang mencakup hampir seluruh permasalahan di bidang kelautan.
Konvensi pbb tentang hukum laut yang diterima konferensi hukum laut iii pada tanggal 30 april 1982 pada sidangnya yang ke 11 di new york untuk ditandatangani mulai 10 desember tahun yang sama di montego bay, jamaika, merupakan karya hukum masyarakat internasional yang terbesar di abad ke 20. Perjuangan dilanjutkan dalam konferensi hukum laut internasional ii. Download konvensi hukum laut 1982 pdf sukmayudha blog. Dalam mempelajari hukum laut internasional diharapkan mahasiswa dapat menguraikan secara singkat perkembangan konfrensi 1958, 1960, 1982. Hukum laut internasional adalah kaidahkaidah hukum yang mengatur hak dan kewenangan suatu negara atas kawasan laut yang berada dibawah yurisdiksi nasionalnya national jurisdiction. Hal ini berarti bahwa zona tambahan itu hanya mempunyai arti bagi negaranegara yang mempunyai lebar laut teritorial kurang dari 12 mil laut ini menurut konvensi hukum laut jenewa 1958, dan sudah tidak berlaku lagi setelah adanya ketentuan baru dalam konvensi hukum laut 1982. Semenjak berakhirnya perang dunia ke ii, hokum laut merupakan cabang hokum internasional telah mengalami perubahanperubahan yang mendalam dan bahkan dapat dikatakan telah mengalami revolusi sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman.
Hal yang mengatur tentang landas kontinen di atur di dalam pasal 76 unclos 1982 yang kemudian dituangkan dalam undang undang no. Kebebasan laut lepas itu meliputi, inter alia, baik untuk negara pantai atau negara tidak berpantai. Konvensi hukum laut internasional 1982 sebagai manifestasi kepentingan maritim negaranegara di dunia. Pasalpasal pentingnya dalam unclos iii 1982 konvensi pbb tentang hukum laut unclos, juga disebut konvensi hukum laut atau hukum perjanjian laut, adalah perjanjian internasional yang dihasilkan dari konferensi perserikatan bangsa ketiga united pada hukum laut unclos iii, yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan 1982.
Konvensi hukum laut internasional menetapkan batasbatas. Puncak dari berbagai perundingan mengenai masalah kelautan adalah diadakannya konperensi perserikatan bangsabangsa mengenai hukum laut united nations conference on the law of the sea pada tahun 1982 di montego bay, jamaika. Tetapi konsepsi negara kepulauan sebagai kaidah hukum laut internasional yang baru dan mendapatkan pengakuan dari masyarakat internasional, baru. Bidang pengaturan dari hukum laut telah melalui beberapa tahapan dalam perkembangannya, hal ini ditunjukkan dengan adanya united nations convention on the law of the sea 1982 unclos 1982 ke3 tiga di montego bay, jamaika. Bila dulu hukum laut pada pokoknya hanya mengurus kegiatankegiatan diatas permukaan laut. Selanjutnya delarasi ini dipertegas kembali dengan uu nomor 17. Dalam konvensi hukum laut internasional tahun 1982. Retno windari, hukum laut, zonazona maritime sesuai unclos 1982 dan konvensi konvensi bidang maritim, jakarta. Kebebasan laut lepas, dilaksanakan berdasarkan syaratsyarat yang ditentukan dalam konvensi ini dan ketentuan lain hukum internasional.
Konvensi hukum laut internasional 1982 sebagai manifestasi. Perairan laut indonesia berdasarkan konvensi hukum laut internasional di jamaika tahun 1982 dibagi menjadi 3 bagian yaitu. Ada babbab lain yang mengatur zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, laut lepas, dan masalah rezim pulau. Jurusan hukum internasional, fakultas hukum, universitas indonesia, 1988.
Hukum laut internasional adalah sekumpulan kaedah hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara pantai atau yang berhubungan dengan pantai, yang terkurung oleh daratan dan atau organisasi maupun subyek hukuminternasional lainnya, yang mengatur mengenai kedaulatan negara di laut, yurisdiksi negara dan hakhak negara atas perairan tersebut. Istilah negara kepulauan archipelago state telah dikenal sebelum konvensi hukum laut 1982 unclos 1982. Koers, konvensi perserikatan bangsabangsa tentang hukum laut, yogyakarta. Indonesia vs china rebutan natuna, 2 hal ini jadi dasar. Pada sidang keduabelas yang diprakarsai oleh united nations seabed comitte naskah konvensi ditandatangani oleh 119 negara dan resmi menjadi konvensi pbb tentang hukum laut united nations conventions on the law of the seaunclos 1982 yang terdiri dari 17 bab dan 320 pasal yaitu. Konvensi hukum laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut. Saat itu diadakan konferensi hukum laut pbb ketiga. Negara yang terakhir meratifikasi konvensi ini adalah guyana. Sehingga konvensi ini mulai berlaku pada tanggal 16 november 1994. Bidang pengaturan dari hukum laut telah melalui beberapa tahapan dalam perkembangannya, hal ini ditunjukkan dengan adanya united nations convention on the law of the sea 1982 unclos 1982 ke3 tiga di montego bay, jamaika pada tahun 1982. Konvensi hukum laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam. Tanggal 10 desember 1982, ditandatangani keputusan konvensi.
Sejak diberlakukannya undangundang ini pada 31 desember 1985, indonesia terikat dalam konvensi hukum laut pbb tahun 1982, dan harus menjadi pedoman dalam pembuatan hukum laut internasional selanjutnya. Pendahuluan hukum laut internasional merupakan salah satu cabang disiplin ilmu dari hukum internasional, halhal yang diatur sudah tentu mengenai laut secara internasional. Indonesia sendiri setelah penandatanganan unclos telah. Konvensi hukum laut internasional iii dihadiri oleh 117 negara dan 2 organisasi kebangsaan. Bagi sebuah negara unclos 1982 membagi laut menjadi tiga jenis atau zona maritime yaitu.
Konvensi hukum laut pbb 1982 telah ditandatangani oleh 117 negara peserta di montego bay, jamaika pada tanggal 10 desember 1982 dan telah diratifikasi oleh indonesia melalui undangundang nomor 17 tahun 1985. Laut lepas terbuka untuk semua negara, baik negara pantai atau tidak berpantai. Hukum laut internasional merupakan salah satu cabang disiplin ilmu dari hukum internasional, halhal yang diatur sudah tentu mengenai laut secara internasional. Ini menandai puncak dari lebih dari 14 tahun kerja yang melibatkan partisipasi lebih dari 150 negara yang mewakili semua wilayah dunia, semua sistem hukum dan politik dan spektrum pembangunan sosial. Dalam hokum internasional tersebut tak ada istilah legislatif,yudikatif dan eksekutif. Apa saja isi konvensi hukum laut internasional tahun 1982. Konvensi kesimpulkan pada tahun 1982, menggantikan perjanjian internasional mengenai laut tahun 1958. Puncak dari berbagai perundingan mengenai masalah kelautan adalah diadakannya konperensi perserikatan bangsabangsa mengenai hukum laut united nations conference on the law of the seapada tahun 1982 di montego bay, jamaika. Hukum internasional pertama kali ada di negara yunani. Pengaruh konvensi hukum laut internasional tahun 1982.
Di zona ekonomi eksklusif indonesia, semua negara baik negara pantai maupun tidak berpantai mempunyai hak kebebasan pelayaran dan penerbangan, kebebasan memasang kabel dan pipa bawah laut dan penggunaan sah lainnya menurut hukum internasional dan konvensi hukum laut 1982. Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang kebanyakan wilayahnya adalah laut maka akan sangat dirugikan jika tidak ada aturan yang mengatur secara jelas mengenai hukum laut itu sendiri baik nasional maupun pengakuan internasional, indonesia yang juga anggota perserikatan bangsabangsa pbb terus memperjuangkan hal tersebut sehingga pada konferensi hukum laut pada tanggal 3 april 1982. Perjanjian internasional di bidang kelautan yang sejak dulu telah dirundingkan, kini berkembang dengan pesat. Selain itu, konferensi pbb yang dilaksanakan di new york dan jenewa berhasil menyepakati konvensi hukum laut pbb atau united nations on the law of the sea unclos yang ditandatangani dalam konferensi di montego bay, jamaika pada tanggal 10 desember 1982. Konvensi disimpulkan pada tahun 1982, menggantikan perjanjian internasional mengenai laut tahun 1958. Jamaika, 10 desember 1982 sehingga dikenal dengan sebutan unclos 1982. Puncak dari berbagai perundingan mengenai masalah kelautan adalah.
Syarat tersebut sudah dipenuhi pada tanggal 16 november 1993. Unclos jenewa tahun 1958 tentang hukum laut internasional. Dari deklarasi djuanda ini, maka sebagian besar hasil perjuangan bangsa indonesia mengenai hukum laut internasional tercantum dalam konfrensi pbb tentang hukum laut yang dikenal dengan united nation conferention on the law of the sea unclos iii tahun 1982 yang selanjutnya disebut hukum laut hukla 1982. United nations convention on the law of the sea unclos iii sebagai hasil dari konvensi hukum laut perserikatan bangsabangsa pbb 1982 ditandatangani oleh 117 negara peserta pbb tepatnya di montego bayjamaica pada tanggal 10 desember 1982. Usaha masyarakat internasional untuk mengatur masalah kelautan melalui. Konferensi pbb telah berhasil mewujudkan hukum laut internasional yang dikenal dengan unclos united nation convention on the law of the sea tahun 1982, yang ditandatangi oleh 117 negara peserta termasuk indonesia di montego bay, jamaica pada tanggal 10 desember 1982 dan telah. Horizon baru hukum laut internasional, konvensi hukum laut, 1982 jakarta.
Konvensi pbb tentang hukum laut 1982 united nation convention. Berdasarkan peraturan tersebut, perairan laut indonesia dibagi menjadi tiga bagian, yaitu. Selanjutnya delarasi ini dipertegas kembali dengan uu nomor. Pembagian laut indonesia hasil konvensi hukum laut. Wilayah perairan laut negara indonesia diatur dalam konvensi hukum laut internasional di jamaika pada tahun 1982. International sea bed area isba menurut unclos 1982. Montego bay, jamaika, 10 desember 1984 ditetapkan oleh 160 negara. Di selenggarakan di kota jenewa switzerland tgl 24 februari hingga 27 april 1958 dan dihadiri oleh 86 negara, yang diadakan berdasarkan resolusi mu pbb no. Dibandingkan dengan konvensi jenewa 1958, konvensi ini mengatur rejimrejim hukum laut secara lengkap. Pada pasal 46 butir a disebutkan bahwa, negara kepulauan adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulaupulau lain pasal 46 butir a.
Menurut pasal 33 ayat 2 konvensi hukum laut 1982, zona tambahan itu. Penjelasan uu 171985 ttg pengesahan konvensi hukum laut. Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang kebanyakan wilayahnya adalah laut maka akan sangat dirugikan jika tidak ada aturan yang mengatur secara jelas mengenai hukum laut itu sendiri baik nasional maupun pengakuan internasional, indonesia yang juga anggota perserikatan bangsabangsa pbb terus memperjuangkan hal tersebut sehingga pada konferensi hukum laut pada tanggal 3 april 1982 di. Unclos 1982 atau konvensi pbb tentang hukum laut 1982 mengakhiri.
1604 910 295 926 1309 741 1383 114 19 1395 22 1539 1507 481 1296 492 928 1575 149 192 155 1456 1218 1356 1066 350 674 1266 325 134 537 1399 92 680 590 1157 1201 147